IMG-20201215-WA0030_copy_700x400

M.SOPPENG.TODAY – Agenda pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) ranperda yaitu Tata cara tuntutan ganti kerugian daerah dan ranperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng tahun 2020-2035 .

IMG-20201215-WA0028_copy_700x400

Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin ,M Adam, S.Sos,MM ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, pada Selasa, 15/12/2020.

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak dalam sambutan pidatonya mengatakan, Atas nama pemerintah daerah Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat telah mengagendakan rapat paripurna ini dan khususnya ucapan terima kasih kepada Pansus DPRD yang telah melakukan pembahasan secara intens atas 2(dua) Ranperda,meskipun dalam kondisi pandemi covid 19 sehingga 2dua rancangan peraturan daerah ini dapat diselesaikan pembahasannya.

Bupati Soppeng menjelaskan bahwa, terhadap 2 ranperda yang telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing fraksi maka dapat kami sampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

1. Ranperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah.
– Keberadaan Perda ini tentunya diharapkan menjadi dasar hukum dalam upaya pemulihan keuangan daerah yang timbul sebagai akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang. pengaturan substansi dalam Perda ini juga disusun untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai cara pemulihan dan penyelesaian atas kerugian yang dialami oleh daerah dan menatanya kembali berdasarkan teori ilmu perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang ada.

– Ranperda ini juga telah menekankan peran dan fungsi setiap kepala satuan kerja perangkat daerah untuk segera melakukan tuntutan ganti kerugian setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja perangkat daerah nya terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan pemeriksa keuangan. Sedangkan mengenai ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan Negeri bendahara dan pejabat lain ditetapkan oleh Bupati. Adapun terkait dengan pengenaan ganti kerugian kepada pihak ketiga akan disesuaikan dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

– Upaya percepatan dalam penyusunan peraturan daerah kabupaten Soppeng tata cara tuntutan ganti kerugian daerah selain untuk memenuhi amanah berbagai peraturan perundang-undangan juga sebagai harapan agar kabupaten Soppeng menjadi terkemuka dalam penerapan otonomi daerah melalui pelaksanaan good governmence dan clean governmence.
– dengan terbentuknya peraturan daerah kabupaten Soppeng tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah tentu dapat menambah kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Khususnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang efisien efektif dan akuntabel di kabupaten Soppeng.

2. Ramperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng tahun 2020-2035.

– keberadaan Perda rencana induk kepariwisataan di kabupaten Soppeng tahun 2020-2035 akan menjadi payung hukum dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dalam dimensi yang kompleks. Perda ini menekankan nilai penting dan kontribusi pariwisata pada sektor ekonomi,sosial politik , budaya, kewilayahan dan lingkungan.
– secara ekonomi, sekto pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan. karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
– secara sosial politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya daerah, menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya secara kewilayahan kepariwisataan yang memiliki karakter multisektor dan lintas regional secara konkrit dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada gilirannya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah.
-dengan demikian maka lingkup perencanaan kepariwisataan mencakup jaringan seluruh kegiatan suatu proses perencanaan bersifat menyeluruh (komprehensif)
Antar disiplin dan multi disiplin. Pariwisata dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang dalam rencana tata ruang wilayah menempati ruang kegiatan tertentu
Pariwisata itu sendiri membentuk jaringan ke hulu dan hilir yang amat panjang mencakup berbagai kegiatan terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan aspek lainnya.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama didahului oleh Bupati Soppeng, Ketua dan Wakil ketua DPRD dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD dari ketua DPRD Kepada Bupati Soppeng. (**)